Garut – Pemerintah Desa Depok, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) pada Selasa, 21 Januari 2026, bertempat di Gedung Serbaguna Desa Depok. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Depok, Abin, dan dihadiri oleh seluruh perangkat desa, RT/RW, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga dari berbagai wilayah Desa Depok.
Musrenbang Desa merupakan agenda penting dalam proses perencanaan pembangunan desa, karena menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Dalam forum tersebut, pemerintah desa menyampaikan rencana awal dan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Abin menyatakan bahwa Musrenbang Desa dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah desa terhadap prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembangunan. Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan dicatat dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program desa ke depan.
Namun demikian, berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah warga dan perwakilan RT/RW menyampaikan catatan kritis terkait efektivitas Musrenbang Desa, khususnya menyangkut realisasi usulan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa peserta forum mempertanyakan sejauh mana usulan yang telah disepakati pada Musrenbang sebelumnya benar-benar direalisasikan dan bagaimana mekanisme evaluasinya.
Sejumlah RT mengungkapkan bahwa masih terdapat kebutuhan mendesak di wilayah mereka, terutama terkait infrastruktur lingkungan, akses pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang hingga kini belum sepenuhnya terealisasi. Kondisi tersebut kembali disampaikan dalam Musrenbang kali ini dengan harapan dapat menjadi prioritas pembangunan ke depan.
Selain itu, warga juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi anggaran desa, termasuk kejelasan skala prioritas dan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah desa. Beberapa peserta berharap agar hasil Musrenbang tidak hanya bersifat formalitas tahunan, melainkan benar-benar ditindaklanjuti secara nyata.
Dari sisi mekanisme, seluruh usulan yang masuk dicatat oleh tim perumus dan akan dibahas lebih lanjut untuk disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa serta sinkronisasi program di tingkat kecamatan dan kabupaten. Namun hingga berita ini diturunkan, belum disampaikan secara rinci kepada publik mengenai jadwal evaluasi, mekanisme pengawasan, serta indikator keberhasilan dari hasil Musrenbang Desa tersebut.
Meski berlangsung tertib dan kondusif, Musrenbang Desa Depok tahun ini meninggalkan catatan penting bagi pemerintah desa, khususnya terkait komitmen realisasi hasil musyawarah dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Warga berharap Musrenbang tidak sekadar menjadi agenda administratif, melainkan menjadi instrumen nyata untuk menjawab kebutuhan pembangunan desa secara berkeadilan.
Sebagai forum perencanaan tertinggi di tingkat desa, Musrenbang Desa diharapkan mampu menjadi sarana kontrol sosial sekaligus alat ukur kinerja pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
*Tandi*
